Sabtu, Desember 10, 2011

Menakar HAM di Bumi Cendrawasih

Hak Asasi Manusia bukanlah sebuah konsep baru, melainkan sebuah rentetan perjalanan sejarah yang memiliki kekuatan sendiri.
Bahkan, bisa dikatakan keberadaan HAM tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya hukum alam (Natural Law) yang menjadi cikal bakal kelahiran HAM. Salah satu muatan hukum alam adalah hak-hak pemberian dari alam (Natural Rights), karena dalam hukum alam ada sistem keadilan yang berlaku universal dalam artinya menjadi pendorong bagi upaya penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan universal.

Dalam perundang-undangan RI terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah; keputusan presiden; dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Upaya Penegakan
Di Indonesia terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993 menjadi upaya penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan di Indonesia, terbukti banyaknya laporan dari masyarakat kepada Komnas HAM sehubungan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. Hal ini disatu sisi menunjukkan betapa besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap penegakan HAM, namun di sisi lain menunjukkan pula betapa prihatinnya bangsa Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Indonesia.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia hingga saat ini masih mengecewakan. Dalam kurun 10 tahun terakhir, penegakan HAM tak kunjung menunjukkan perbaikan. Hampir semua kasus berat, dari 27 Juli dan Mei 98, sampai sekarang belum menemukan titik terang. Salah satu bukti yang mencerminkan kebobrokan penegakan HAM di Indonesia adalah dengan melihat kondisi di tanah Papua. Kemajuan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, khususnya di Tanah Papua, belum menunjukkan perkembangan signifikan. Itu dapat dilihat sejak berlaku UU No 39/1999 tentang HAM, UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Proses pengadilan HAM yang tidak fair terhadap pelanggaran HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) serta penghilangan orang secara paksa terus dirasakan warga papua. Terlebih dengan sumber daya alam yang melimpah di tanah Papua yang selalu menjadi incaran negara-negara lain yang ingin memanfaatkan kekayaan alam di Bumi Cendrawasih tersebut. Tanah Papua yang kekayaan alamnya baru dimanfaatkan sebesar tiga persen tersebut masih tergolong pulau yang belum dieksploitasi.

Sebagai salah satu paru-paru dunia, alam Papua memang harus dilestarikan, terutama hutan hujan tropis karena dapat mengurangi kadar karbondioksida di udara. Sejak awal kemerdekaan negara Indonesia, Papua selalu menjadi rebutan antara Indonesia dengan negara lain. Kekayaan alam memang menjadi incaran banyak negara yang ingin mengeksploitasi demi kemajuan bangsanya. Namun, tidak semua kekayaan dapat diperlakukan seperti itu.


Nasib Papua
Papua harus diperlakukan berbeda terhadap pulau-pulau lainnya, karena keasriannya merupakan warisan untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh anak cucu. Layaknya harta karun, Papua merupakan harta kekayaan alam terakhir yang harus dilindungi oleh Indonesia. Pemanfaatan kekayaan Papua seharusnya dilakukan tanpa cara eksploitasi yang terlalu merusak alam. Penerapan mega proyek tambang yang dapat merusak alam juga harus dipikirkan berkali-kali. Meskipun kekayaan tambang di Papua sangat melimpah, bukan berarti kita semena-mena menggunakannya sekarang demi kemajuan yang belum sepenuhnya dapat mengembangkan kemajuan Indonesia dan potensi lain yang dimiliki Papua.
Papua bukanlah daerah yang hanya dimanfaatkan kekayaan alamnya tanpa dikembangkan masyarakatnya. Sangat kejam bila negara hanya mengeruk alamnya saja yang dapat berkontribusi besar terhadap negara, sedangkan kondisi masyarakat Papua sendiri tidak terjamin secara ekonomi dan pendidikan.

Seperti yang telah kita ketahui, terdapat mega proyek tambang yang terdapat di Papua yaitu PT Freeport. Hasil dari proyek tambang tersebut sebagian besar diborong oleh PT Freeport dan sebagian kecil diberikan ke pemerintah. Sebagai daerah penghasil tambang emas, tanah Papua mampu mendulang keuntungan US$ 19 juta atau sekitar Rp 114 miliar per hari untuk PT Freeport Indonesia, perusahaan asing milik Amerika Serikat (AS) yang sudah beroperasi selama 44 tahun di Papua.


Sejak 1967, PT Freeport Indonesia (FI) beroperasi dan mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di tanah Papua. Lebih dari 2,6 juta hektare lahan sudah dieksploitasi, termasuk 119.435 hektare kawasan hutan lindung dan 1,7 juta hektare kawasan hutan konservasi. Hak tanah masyarakat adat pun ikut digusur. Dari hasil eksploitasi itu, setiap hari, rata-rata perusahaan raksasa dan penyumbang terbesar industri emas di AS itu mampu meraih keuntungan Rp 114 miliar per hari. Jika keuntungan tersebut dikalikan 30 hari, keuntungan PT FI mencapai US$ 589 juta atau sekitar Rp 3,534 triliun per bulan. Tinggal dikalikan dalam 12 bulan, keuntungan PT FI mencapai Rp 70 triliun per tahun. Bila kita melihat kondisi seperti ini, sangat mengenaskan apabila Papua dieksploitasi secara besar-besaran kekayaan alamnya yang nantinya dinikmati sebagian besar oleh negara lain.


Secara umum, pemerintah Indonesia tidak hanya dirugikan dalam keuntungan materi saja. Eksploitasi tambang yang dilakukan PT FI juga telah merusak lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat, sedikitnya 291.000 ton limbah pertambangan Freeport dibuang ke sungai setiap hari. Jumlah itu menjadi lebih banyak 44 kali lipat dari sampah harian yang ada di Jakarta.


Sementara kawasan yang dijadikan tempat membuang limbah Freeport mencapai 230 kilometer persegi, atau 27 kali lebih luas dibandingkan danau lumpur panas PT Lapindo Brantas yang menenggelamkan sebagian wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Akibatnya, sumur-sumur milik warga di Papua saat ini menjadi tercemar merkuri. Bahkan sebagian merasa kemerdekaannya sudah dirampas. Ini karena banyak tanah adat atau tanah ulayat yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat hilang dan berubah menjadi kawasan tambang yang tidak dapat dinikmati masyarakat.

Hak atas kepemilikan tanah ulayat harus dikembalikan, dan struktur kepemilikan tanah
yang telah melahirkan ketimpangan harus dirombak total, sebagaimana amanat UUPA No 50 Tahun 1960 dan Pasal 33 UUD 1945 yang asli. Apalah artinya Freeport, apalah artinya eksploitasi SDA, jika tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kehidupan umat manusia. Tentu menjadi tidak ada artinya juga jika hanya merasa memiliki, namun tidak pernah dapat menikmatinya.

Penghormatan dan penegakan terhadap HAM merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan para elite politik agar penegakan HAM berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan memastikan bahwa hak asasi warga negaranya dapat terwujud dan terpenuhi dengan baik. Dan sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa kini dan masa yang akan datang.


*Memperingati Hari Hak Asasi Manusia 10 Desember

Like the Post? Do share with your Friends.

1 komentar:

  1. pada dasarnya pemerintah sudah melakukan penyetaraan perlakuan dalam peningkatan kesejahteraan sosial di papua dan daerah tertinggal lainnya.

    jangan sampai ada persepsi buruk tentang kesenjangan sosial antara indonesia barat dan timur karena semuanya perlu waktu.

    BalasHapus

Komentar sahabat adalah Motivasiku!
Terima Kasih telah memberiku Motivasi!

IconIconIconFollow Me on Pinterest